Soal UAS PKN Kelas X Semester Ganjil K13
1. Hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugrah tuhan yang maha esa yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi, baik oleh setiap individu, masyarakat maupun negara adalah pengertian dari.....
a. Hukum d. Norma
b. Hak asasi manusia e. NKRI
c. Adat istiadat
2. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, merupakan pengertian HAM menurut ....
a. Komisi HAM PBB d. Koentjoro Poerbopranoto
b. John Locke e. UU No. 39 tahun 1999
c. Aristoteles
3. Berikut ini adalah pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia adalah, kecuali ….
a. Peristiwa Tanjung Priok d. Haur Koneng di Tasikmalaya
b. DOM di Aceh e. Penggulingan Soeharto
c. Kasus di Papua
4. Lembaga yang mempunyai tugas untuk mengembangkan pelaksanaan HAM di indonesia adalah....
a. LBH d. LSM
b. BPK e. KOMNAS HAM
c. MK
5. Dasar hukum pembentukan Komnas HAM di Indonesia adalah ….
a. PP Nomor 30 Tahun 1993 d. Keppres Nomor 50 Tahun 1993
b. Inpres Nomor 50 Tahun 1994 e. Keppres Nomor 20 Tahun 1993
c. Keppres Nomor 10 Tahun 1997
6. Faktor aparat dan penindakannya (law enforcement) merupakan salah satu hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia, yaitu berupa ....
a. Waktu yang belum optimal d. Tingkat pendidikan heterogen
b. Prosedur kerja terbagi-bagi e. Sering memberi kemudahan
c. Tidak taat asas dan aturan
7. Hak asasi manusia bagi bangsa indonesia secara tegas telah dijamin pelaksanaannya didalam UUD 1945 khususnya.....
a. Pasal 22 sampai dengan 30 d. Pasal 27 sampai dengan 34
b. Pasal 27 sampai dengan 37 e. Pasal 27 sampai dengan 28
c. Pasal 26 sampai dengan 28
8. Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hal tersebut pengakuan Indonesia tentang HAM yang diatur dalam UUD 1945 ....
a. Pembukaan d. Pasal 28 A
b. Pasal 28 e. Pasal 28 C
c. Pasal 27 ayat 1
9. Peran serta yang dapat dilakukan pemerintah dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia adalah....
a. Memberi pelayanan hukum yang rumit
b. Aparat hukum yang mengabaikan prosedur kerja
c. Secara aktif memberi penyuluhan dan seminar tentang kesadaran hukum
d. Membatasi keleluasaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
e. Memperlambat penanganan kasus pelanggaran HAM
10. Salah satu upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia, yaitu dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam ....
a. UU No. 5 Tahun 1998 d. UU No. 39 Tahun 1999
b. Keppres No. 181 tahun 1998 e. Keppres No. 129 Tahun 1999
c. UU No. 26 Tahun 2000
11. Salah satu contoh pelaksanaan Hak Asasi Manusia bidang sosial dan budaya adalah ....
a. Mendapat pengajaran
b. Memilih perguruan tinggi negeri
c. Mendapatkan pengajaran dan mengembangkan kebudayaan
d. Mengembangkan kebudayaan
e. Mendapatkan pendidikan secara gratis
12. Salah satu peran serta masyarakat dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia adalah....
a. Tidak main hakim sendiri d. Mendiskriminasi suku tertentu
b. Tidak menghargai perbedaan pendapat e. Melindungi pelaku pelanggaran HAM
c. Membatasi kebebasan beragama
13. Salah satu tantangan nyata bagi bangsa Indonesia dalam penegakan HAM yaitu masih terdapat ”kejahatan terhadap kemanusiaan”, yaitu berupa ....
a. Membunuh anggota kelompok tertentu d. Pemindahan penduduk secara paksa
b. Memindahkan paksa kelompok tertentu e. Membuat menderita kelompok tertentu
c. Pemusnahan fisik sebagian/seluruhnya
14. Keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau aturan dasar disebut.......
a. Undang-undang d. Kebiasaan
b. Konstitusi e. Afat istiadat
c. Peraturan
15. Konstitusi tidak tertulis dan tidak merupakan satu naskah ( non-documntari ) disebut.........
a. Undang-umdang c. Norma e. Peraturan
b. Konvensi d. Hukum
16. Apabila pembuat Konstitusi menetapkan cara mengubah konstitusi tersebut tidaka beratdengan mempertimbangkan perkembangan masyarakat sehingga mudah mengikuti perkembangan zaman, maka konstitusi itu dikatakan bersifat......
a. Fleksibel c. Kaku e.Sementara
b. Rigid d. Tetap
17. Konstitusi negara Republik Indonesia adalah…..
a. UUD 1945 c.Undang undang e. Kepres
b. Ketetapan MPR d.Peraturan pemerintah
18. Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 ditetapkan pada tanggal.........
a. 17 Agustus 1945 d. 20 Agustus 1945
b. 18 Agustu 1945 e. 21 Agustus 1945
c. 19 Agustus 1945
19. Yang menetapkan Undang-undang Dasar 1945 adalah......
a. DPR c. PPKI e. DPD
b. MPR d. BPUPKI
20. Pokok pikiran pembukaan UUD 1945 yang menjadi dasar politik negara, yang menjelaskan bahwa kedaulatan republik negara Indonesia berada ditangan rakyat adalah penjabaran dari panacsila sila...
a. Pertama c. Ketiga
b. Kedua d. Keempat e. Kelima
21. Kedudukan Undang-undang Dasar atau Konstitusi dalam suatu negara sangat penting artinya.....
a. Dalam rangka untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan dengan sebaik-baiknya
b. Dalam rangka untuk mengatur pemerintah
c. Dalam rangka untuk mengatur presiden
d. Dalam rangka untuk mengatur rakyat
e. Dalam rangka untuk negara
22. Kedudukan pembukaan UUD 1945 dalam ketatanegaraan Indonesia adalah..
a. Sebagai tertib hukum tertinggi
b. Sumber dari segala sumber hukum setelah UUD 1945
c. Sebagai penjabaran dari batang tubuh UUD 1945
d. Kedudukannya sejajar dengan pancasila
e. Berada dibawah pancasila dan sejajar dengan UUD 1945
23. Makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke empat adalah …
a. Susunan negara, fungsi serta tujuan negara RI
b. Memotivasi spiritual yang luhur yang bersifat religius
c. Momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan
d. Pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia
e. Motivasi nyata bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang layak
24. Bangsa Indonesia bercita-cita mewujudkan negara yang bersatu,bedaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, hal ini tercantum dalam.....
a. Alinea II Pembukaan UUD 1945 d. Alinea IV Pembukaan UUD 1945
b. Alinea I Pembukaan UUD 1945 e. Alinea III Pembukaan UUD 1945
c. Tap MPR No.IV / MPR / 1999
25. Suatu sistem yang mengatur alat-alat perlengkapan negara dan hubungan antara lat-alat perlengkapan itu disebut........
a. Bentuk Negara c. Sistem Hukum e. Sistem peradilan
b. Sistem pemeribtahan d. Bentuk pemerintahan
26. Salah funsi umum negara dalam mengatur kehidupan negara adalah.......
a. Melindungi hak milik dari setiap orang d. Mengawasi aturan agar ditaati warganya
b. Menegakkan keadilan dan kebenaran e. Membuat dan melaksanakan peraturan
c. Menjamin kesejahteraan fakir miskin
27. Negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionlisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tampah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial adalah pengertian dari...
a. Indonesia d. Bangsa
b. Negara Kesatuan Republik Indonesia e. Suku Bangsa
c. Negara
28. Berikut ini adalah negara yang terjadi secara sparatisme adalah.....
a. Amerika d. Indonesia
b. Malaysia e. Timor timur
c. Singapura
29. Sebutan “negara kesatuan” dalam NKRI menunjukkan bahwa…..
a. Wilayah yang memiliki ciri khas khusus dimungkinkan berstatus Negara
b. Dalam Negara Indonesia tidak ada wilayah yang berstatus sebagai negara
c. Wilayah-wilayah di Indonesia memiliki kedaulatan
d. Dalam Negara Indonesia dimungkinkan ada wilayah berstatus Negara
e. Dalam Negara Indonesia ada wilayah yang berstatus sebagai Negara
30. Penerapan semangat kebangsaan dalam arti luas, dapat dilakukan didalam keluarga, seolah dan masyarakat luas, dengan cara......
a. Demkratisasi c. Ketokohan e. Sosialisasi
b. Transparansi d. Kedisiplinan
31. Ada dua ( 2 ) sistem pemrintahan yaitu......
a. Sistem pemerintahan kesatuan dan rebuplik d. Sistem pemerintahan parlementer dan presidensial
b. Sistem pemerintahan republik dan parlementer e. Sistem pemerintahan kesatuan dan presidensial
c. Sistem pemerintahan serikat dan federasi
32. Pemerintah dalam arti sempit mencakup yaitu.....
a. MPR, Presiden dan Menteri d. MPR, DPR dan menteri
b. Presiden dan Wakil Presiden e. Preisden, Wapres dan Menteri
c. Presiden, DPR dan Wapres
33. Sebuah sistem pemerintahan dimana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan disebut sistem pemerintahan....
a. Parlementer d. Pancasila
b. Tertutup e. Presidential
c. Demokrasi
34. Penyelenggaraan negara berada ditangan Presiden. Presiden adalah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, Presiden tidak dipilih oleh parlemen tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat, merupakan ciri-ciri sistem pemerintahan...
a. Parlementer d. Pancasila
b. Tertutup e. Presidential
c. Demokrasi
35. Sistem pemerintahan di indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945, tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan murni sebagaimana yang diajarkan oleh Montequieu, akan tetapi menganut sistem...
a. Kekuasaan Terbuka d. Pembagian kekuasaan
b. Separation of power e. Kekuasaan Tertutup
c. Kekuasaan penuh
36. Penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pengertian ...
a. Desentralisasi d.Tugas Pembantuan
b. Daerah otonom e. Dekonsentras
c. Otonomi daerah
37. Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah dinamakan ...
a. Tugas pembantuan d. Otonomi daerah
b. Daerah Otonom e. Dekonsentrasi
c. Desentralisasi
38. Pelaku utama dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu ...
a. Kepala Daerah d.. Pemerintah Daerah
b. Pemerintah Pusat e. DPR
c. Masyarakat
39. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah ...
a. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengurus pemerintahan dalam NKRI.
b. Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
c. Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa untuk melakukan tugas tertentu.
d. Wewenang, hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
e. Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk memgatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
40. Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk memgatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut ...
a. Daerah otonomi d. Prinsip otonomi daerah
b. Daerah otonom e. Otonomi daerah
c. Asas – asas otonomi daerah
41. Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah, yaitu ...
a. UU No. 20 Tahun 2003 c.UU No. 32 Tahun 2004 e. UU No. 31 Tahun 2004
b. UU No. 9 Tahun 1998 d. UU No. 39 Tahun 1999
42. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 mengatur tentang ...
a. Pemerintahan Daerah c. Pemerintahan Otonomi e. Daerah otonom
b. Ototnomi Daerah d. Daerah Otonom
43. Yang disebut daerah otonom adalah ...
a. Negara c. Kecamatan e. Desa
b. Kabupaten d. Kelurahan
44. Yang termasuk ketentuan Otonomi Daerah, yaitu ...
a. Pemegang kekuasaan pemerintah daerah d. Pemegang kekuasaan pemerintah Desa
b. Kekeuasaan tetap milik pemerintah pusat e. Kekuasaan milik negara bagian
c. Kekuasaan milik pemerintah daerah
45. Adapun pertimbangan – pertimbangan yang dijadikan dasar pembentukan daerah otonom menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah sebagai beriku, kecuali ...
a. Kemampuan ekonomi d. Potensi daerah
b. Jumlah penduduk dan luas wilayah e. Keinginan pemerintah pusat
c. Keinginan pemerintah kabupaten
46. Kesatuan masyarakat yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pengertian dari ...
a. Daerah Administrasi c. Desa e. Kelurahan
b. Daerah Otonom d. Daerah Propinsi
47. Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, prasarana serta sumber daya manusiadengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan disebut ....
a. Tugas pemerintah d. Tugas Pembantuan
b. Tugas negara e. Wilayah Administrasi
c. Penugasan Daerah dan Desa
48. Undang – Undang yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah ...
a. UU No. 20 Tahun 2004 d. UU No. 21 Tahun 2004
b. UU No. 32 Tahun 2004 e. UU No. 33 Tahun 2004
c. UU No. 34 Tahun 2004
49. Alasan yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan otonomi daerah karena Indonesia ...
a. Neg deraemokrasi berdasar hukum. d. Negara demokrasi berpenduduk besar
b. Negara yang subur dan rakyatnya ramah e. Negara besar yang penduduknya majemuk
c. Negara yang berdasarkan hukum
50. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1. Keadilan
2. Pemerataan
3. Pengembangan kehidupan demokrasi
4. Pemanfaatan/exploitasi sumber daya alam sebesar-besarnya
Dari pernyataan di atas yang merupakan tujuan pemberian otonomi kepada daerah ditunjukkan pada nomor...
a. 1, 2 dan 3 d. 2 dan 4
b. 1 dan 2 e. 1 dan 3
c. 4
a. Hukum d. Norma
b. Hak asasi manusia e. NKRI
c. Adat istiadat
2. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, merupakan pengertian HAM menurut ....
a. Komisi HAM PBB d. Koentjoro Poerbopranoto
b. John Locke e. UU No. 39 tahun 1999
c. Aristoteles
3. Berikut ini adalah pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia adalah, kecuali ….
a. Peristiwa Tanjung Priok d. Haur Koneng di Tasikmalaya
b. DOM di Aceh e. Penggulingan Soeharto
c. Kasus di Papua
4. Lembaga yang mempunyai tugas untuk mengembangkan pelaksanaan HAM di indonesia adalah....
a. LBH d. LSM
b. BPK e. KOMNAS HAM
c. MK
5. Dasar hukum pembentukan Komnas HAM di Indonesia adalah ….
a. PP Nomor 30 Tahun 1993 d. Keppres Nomor 50 Tahun 1993
b. Inpres Nomor 50 Tahun 1994 e. Keppres Nomor 20 Tahun 1993
c. Keppres Nomor 10 Tahun 1997
6. Faktor aparat dan penindakannya (law enforcement) merupakan salah satu hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia, yaitu berupa ....
a. Waktu yang belum optimal d. Tingkat pendidikan heterogen
b. Prosedur kerja terbagi-bagi e. Sering memberi kemudahan
c. Tidak taat asas dan aturan
7. Hak asasi manusia bagi bangsa indonesia secara tegas telah dijamin pelaksanaannya didalam UUD 1945 khususnya.....
a. Pasal 22 sampai dengan 30 d. Pasal 27 sampai dengan 34
b. Pasal 27 sampai dengan 37 e. Pasal 27 sampai dengan 28
c. Pasal 26 sampai dengan 28
8. Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hal tersebut pengakuan Indonesia tentang HAM yang diatur dalam UUD 1945 ....
a. Pembukaan d. Pasal 28 A
b. Pasal 28 e. Pasal 28 C
c. Pasal 27 ayat 1
9. Peran serta yang dapat dilakukan pemerintah dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia adalah....
a. Memberi pelayanan hukum yang rumit
b. Aparat hukum yang mengabaikan prosedur kerja
c. Secara aktif memberi penyuluhan dan seminar tentang kesadaran hukum
d. Membatasi keleluasaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
e. Memperlambat penanganan kasus pelanggaran HAM
10. Salah satu upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia, yaitu dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam ....
a. UU No. 5 Tahun 1998 d. UU No. 39 Tahun 1999
b. Keppres No. 181 tahun 1998 e. Keppres No. 129 Tahun 1999
c. UU No. 26 Tahun 2000
11. Salah satu contoh pelaksanaan Hak Asasi Manusia bidang sosial dan budaya adalah ....
a. Mendapat pengajaran
b. Memilih perguruan tinggi negeri
c. Mendapatkan pengajaran dan mengembangkan kebudayaan
d. Mengembangkan kebudayaan
e. Mendapatkan pendidikan secara gratis
12. Salah satu peran serta masyarakat dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia adalah....
a. Tidak main hakim sendiri d. Mendiskriminasi suku tertentu
b. Tidak menghargai perbedaan pendapat e. Melindungi pelaku pelanggaran HAM
c. Membatasi kebebasan beragama
13. Salah satu tantangan nyata bagi bangsa Indonesia dalam penegakan HAM yaitu masih terdapat ”kejahatan terhadap kemanusiaan”, yaitu berupa ....
a. Membunuh anggota kelompok tertentu d. Pemindahan penduduk secara paksa
b. Memindahkan paksa kelompok tertentu e. Membuat menderita kelompok tertentu
c. Pemusnahan fisik sebagian/seluruhnya
14. Keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau aturan dasar disebut.......
a. Undang-undang d. Kebiasaan
b. Konstitusi e. Afat istiadat
c. Peraturan
15. Konstitusi tidak tertulis dan tidak merupakan satu naskah ( non-documntari ) disebut.........
a. Undang-umdang c. Norma e. Peraturan
b. Konvensi d. Hukum
16. Apabila pembuat Konstitusi menetapkan cara mengubah konstitusi tersebut tidaka beratdengan mempertimbangkan perkembangan masyarakat sehingga mudah mengikuti perkembangan zaman, maka konstitusi itu dikatakan bersifat......
a. Fleksibel c. Kaku e.Sementara
b. Rigid d. Tetap
17. Konstitusi negara Republik Indonesia adalah…..
a. UUD 1945 c.Undang undang e. Kepres
b. Ketetapan MPR d.Peraturan pemerintah
18. Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 ditetapkan pada tanggal.........
a. 17 Agustus 1945 d. 20 Agustus 1945
b. 18 Agustu 1945 e. 21 Agustus 1945
c. 19 Agustus 1945
19. Yang menetapkan Undang-undang Dasar 1945 adalah......
a. DPR c. PPKI e. DPD
b. MPR d. BPUPKI
20. Pokok pikiran pembukaan UUD 1945 yang menjadi dasar politik negara, yang menjelaskan bahwa kedaulatan republik negara Indonesia berada ditangan rakyat adalah penjabaran dari panacsila sila...
a. Pertama c. Ketiga
b. Kedua d. Keempat e. Kelima
21. Kedudukan Undang-undang Dasar atau Konstitusi dalam suatu negara sangat penting artinya.....
a. Dalam rangka untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan dengan sebaik-baiknya
b. Dalam rangka untuk mengatur pemerintah
c. Dalam rangka untuk mengatur presiden
d. Dalam rangka untuk mengatur rakyat
e. Dalam rangka untuk negara
22. Kedudukan pembukaan UUD 1945 dalam ketatanegaraan Indonesia adalah..
a. Sebagai tertib hukum tertinggi
b. Sumber dari segala sumber hukum setelah UUD 1945
c. Sebagai penjabaran dari batang tubuh UUD 1945
d. Kedudukannya sejajar dengan pancasila
e. Berada dibawah pancasila dan sejajar dengan UUD 1945
23. Makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke empat adalah …
a. Susunan negara, fungsi serta tujuan negara RI
b. Memotivasi spiritual yang luhur yang bersifat religius
c. Momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan
d. Pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia
e. Motivasi nyata bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang layak
24. Bangsa Indonesia bercita-cita mewujudkan negara yang bersatu,bedaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, hal ini tercantum dalam.....
a. Alinea II Pembukaan UUD 1945 d. Alinea IV Pembukaan UUD 1945
b. Alinea I Pembukaan UUD 1945 e. Alinea III Pembukaan UUD 1945
c. Tap MPR No.IV / MPR / 1999
25. Suatu sistem yang mengatur alat-alat perlengkapan negara dan hubungan antara lat-alat perlengkapan itu disebut........
a. Bentuk Negara c. Sistem Hukum e. Sistem peradilan
b. Sistem pemeribtahan d. Bentuk pemerintahan
26. Salah funsi umum negara dalam mengatur kehidupan negara adalah.......
a. Melindungi hak milik dari setiap orang d. Mengawasi aturan agar ditaati warganya
b. Menegakkan keadilan dan kebenaran e. Membuat dan melaksanakan peraturan
c. Menjamin kesejahteraan fakir miskin
27. Negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionlisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tampah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial adalah pengertian dari...
a. Indonesia d. Bangsa
b. Negara Kesatuan Republik Indonesia e. Suku Bangsa
c. Negara
28. Berikut ini adalah negara yang terjadi secara sparatisme adalah.....
a. Amerika d. Indonesia
b. Malaysia e. Timor timur
c. Singapura
29. Sebutan “negara kesatuan” dalam NKRI menunjukkan bahwa…..
a. Wilayah yang memiliki ciri khas khusus dimungkinkan berstatus Negara
b. Dalam Negara Indonesia tidak ada wilayah yang berstatus sebagai negara
c. Wilayah-wilayah di Indonesia memiliki kedaulatan
d. Dalam Negara Indonesia dimungkinkan ada wilayah berstatus Negara
e. Dalam Negara Indonesia ada wilayah yang berstatus sebagai Negara
30. Penerapan semangat kebangsaan dalam arti luas, dapat dilakukan didalam keluarga, seolah dan masyarakat luas, dengan cara......
a. Demkratisasi c. Ketokohan e. Sosialisasi
b. Transparansi d. Kedisiplinan
31. Ada dua ( 2 ) sistem pemrintahan yaitu......
a. Sistem pemerintahan kesatuan dan rebuplik d. Sistem pemerintahan parlementer dan presidensial
b. Sistem pemerintahan republik dan parlementer e. Sistem pemerintahan kesatuan dan presidensial
c. Sistem pemerintahan serikat dan federasi
32. Pemerintah dalam arti sempit mencakup yaitu.....
a. MPR, Presiden dan Menteri d. MPR, DPR dan menteri
b. Presiden dan Wakil Presiden e. Preisden, Wapres dan Menteri
c. Presiden, DPR dan Wapres
33. Sebuah sistem pemerintahan dimana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan disebut sistem pemerintahan....
a. Parlementer d. Pancasila
b. Tertutup e. Presidential
c. Demokrasi
34. Penyelenggaraan negara berada ditangan Presiden. Presiden adalah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, Presiden tidak dipilih oleh parlemen tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat, merupakan ciri-ciri sistem pemerintahan...
a. Parlementer d. Pancasila
b. Tertutup e. Presidential
c. Demokrasi
35. Sistem pemerintahan di indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945, tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan murni sebagaimana yang diajarkan oleh Montequieu, akan tetapi menganut sistem...
a. Kekuasaan Terbuka d. Pembagian kekuasaan
b. Separation of power e. Kekuasaan Tertutup
c. Kekuasaan penuh
36. Penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pengertian ...
a. Desentralisasi d.Tugas Pembantuan
b. Daerah otonom e. Dekonsentras
c. Otonomi daerah
37. Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah dinamakan ...
a. Tugas pembantuan d. Otonomi daerah
b. Daerah Otonom e. Dekonsentrasi
c. Desentralisasi
38. Pelaku utama dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu ...
a. Kepala Daerah d.. Pemerintah Daerah
b. Pemerintah Pusat e. DPR
c. Masyarakat
39. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah ...
a. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengurus pemerintahan dalam NKRI.
b. Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
c. Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa untuk melakukan tugas tertentu.
d. Wewenang, hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
e. Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk memgatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
40. Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk memgatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut ...
a. Daerah otonomi d. Prinsip otonomi daerah
b. Daerah otonom e. Otonomi daerah
c. Asas – asas otonomi daerah
41. Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah, yaitu ...
a. UU No. 20 Tahun 2003 c.UU No. 32 Tahun 2004 e. UU No. 31 Tahun 2004
b. UU No. 9 Tahun 1998 d. UU No. 39 Tahun 1999
42. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 mengatur tentang ...
a. Pemerintahan Daerah c. Pemerintahan Otonomi e. Daerah otonom
b. Ototnomi Daerah d. Daerah Otonom
43. Yang disebut daerah otonom adalah ...
a. Negara c. Kecamatan e. Desa
b. Kabupaten d. Kelurahan
44. Yang termasuk ketentuan Otonomi Daerah, yaitu ...
a. Pemegang kekuasaan pemerintah daerah d. Pemegang kekuasaan pemerintah Desa
b. Kekeuasaan tetap milik pemerintah pusat e. Kekuasaan milik negara bagian
c. Kekuasaan milik pemerintah daerah
45. Adapun pertimbangan – pertimbangan yang dijadikan dasar pembentukan daerah otonom menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah sebagai beriku, kecuali ...
a. Kemampuan ekonomi d. Potensi daerah
b. Jumlah penduduk dan luas wilayah e. Keinginan pemerintah pusat
c. Keinginan pemerintah kabupaten
46. Kesatuan masyarakat yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pengertian dari ...
a. Daerah Administrasi c. Desa e. Kelurahan
b. Daerah Otonom d. Daerah Propinsi
47. Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, prasarana serta sumber daya manusiadengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan disebut ....
a. Tugas pemerintah d. Tugas Pembantuan
b. Tugas negara e. Wilayah Administrasi
c. Penugasan Daerah dan Desa
48. Undang – Undang yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah ...
a. UU No. 20 Tahun 2004 d. UU No. 21 Tahun 2004
b. UU No. 32 Tahun 2004 e. UU No. 33 Tahun 2004
c. UU No. 34 Tahun 2004
49. Alasan yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan otonomi daerah karena Indonesia ...
a. Neg deraemokrasi berdasar hukum. d. Negara demokrasi berpenduduk besar
b. Negara yang subur dan rakyatnya ramah e. Negara besar yang penduduknya majemuk
c. Negara yang berdasarkan hukum
50. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1. Keadilan
2. Pemerataan
3. Pengembangan kehidupan demokrasi
4. Pemanfaatan/exploitasi sumber daya alam sebesar-besarnya
Dari pernyataan di atas yang merupakan tujuan pemberian otonomi kepada daerah ditunjukkan pada nomor...
a. 1, 2 dan 3 d. 2 dan 4
b. 1 dan 2 e. 1 dan 3
c. 4
Post a Comment for "Soal UAS PKN Kelas X Semester Ganjil K13"