Soal Semester Ganjil PKN Kelas XII (K-13)
1. Seperangkat hak yang melekat pada hakekatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oeh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian ini tercantum pada... .
a. pasal 1 UU No 26 tahun 2000 d. pasal 1 UU No 5 tahun 1998
b. pasal 1 UU No 9 tahun 1998 e. pasal 1 UU No 6 tahun 1998
c. pasal 1 UU No 39 tahun 1999
2. Hak asasi manusia perlu ditegakkan sebab merupakan.....
a. Penghargaan terhadap kodrat manusia d. Penghargaan terhadap patriot bangsa
b. Penghargaan terhadap jasa para pemimpin e. Penghormatan terhadap generasi muda
c. Penghargaan adanya takdir tuhan
3. Kewajiban yang berkaitan dengan hak orang lain disebut kewajiban....
a. Mutlak c. Tidak mutlak e. Dasar
b. Sempurna d. Tidak sempurna
4. Makna yang terkandung dalam Pasal 28 A UUD 1945 diantaranya … .
a. Hanya ada lima agama yang diakui oleh negara
b. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
c. Adanya jaminan hukum kebebasan dalam beragama oleh negara
d. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya
e. Negara yang rakyatnya beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
5. Makna yang terkandung dalam Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 diantaranya … .
a. Hanya ada lima agama yang diakui oleh negara
b. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
c. Adanya jaminan hukum kebebasan dalam beragama oleh negara
d. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya
e. Negara yang rakyatnya beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
6. Hak memiliki sesuatu, menjual sesuatu, memperoleh pekerjaan serta hak untuk mengadakan perjanjian atau kontrak disebut....
a. Political right c. Personal right e. Prosedural right
b. Property right d. Social and cultural right
7. Hak asasi untuk bermasyarakat dan perlakuan tatacara peradilan dan perlindungan hukum disebut juga.....
a. Hak milik c. Hak pribadi e. Hak prosedural
b. Hak hidup d. Hak persamaan hukum
8. Penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan dan penghamilan paksa termasuk pelanggaran HAM, dalam kategori kejahatan...
a. Perang b. Genosida e. Agresi
b. Pribadi d. Kemanusiaan
9. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!
1. Membuat undang-undang HAM
2. Menghargai kebebasan memeluk agama
3. Saling memberi kesempatan beribadah kepada orang lain
4. Melaporkan jika mengetahui adanya pelanggaran HAM
5. Menghargai pendapat orang lain dalam sebuah rapat atau musyawarah
Diantara pernyataan-pernyataan di atas, yang bukan peran serta warga negara dalam upaya penegakan HAM ditunjukkan pada nomor…
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5
10. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau pun perbedaan lainnya. Ciri tersebut menunjukkan bahwa hak asasi manusia bersifat…
a. Lokal c. Hakikat e. Universal
b. Tidak dapat dibagi d. Tidak dapat dicabut
11. Berikut ini yang merupakan contoh tindak kejahatan genosida, kecuali ... .
a. Membunuh anggota kelompok
b. Perbudakan
c. Membuat penderitaan fisik/mental yang berat terhadap anggota kelompok
d. Memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok
e. Memusnahkan satu suku
12. Pelanggaran HAM berat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Kejahatan genosida dan Kejahatan terhadap kemanusian. Hal itu diatur dalam Undang-undang RI Nomor….
a. 22 tahun 2000 c. 24 tahun 2000 e. 25 tahun 2000
b. 23 tahun 2000 d. 26 tahun 2000
13. Sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh suatu pemerintahan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak istimewa dari suatu ras atau bangsa disebut….
a. Penyiksaan c. Apartheid e. Genosida
b. Diskriminasi d. Naturalisasi
14. Proses penegakkan hukum masih belum optimal dilakukan, misalnya masih terjadinya kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi, dan sebagainya. Hal itu merupakan bukti adanya pengingkaran hak dan kewajiban yang tertuang dalam UUD 1945 pasal….
a. 26 ayat 1 c. 27 ayat 1 e. 26 ayat 2
b. 27 ayat 2 d. 28
15. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan, hal ini merupakan pengingkaran terhadap hak asasi yang tertuang dalam UUD 1945 pasal….
a. 27 ayat 1 c. 27 ayat e. 27 ayat 3
b. 29 ayat 1 d. 29 ayat 2
16. Faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM disebut faktor….
a. Materiil c. Instrinsik e. Eksternal
b. Ekstrinsik d. Internal
17. perhatikan tabel berikut ini
No. Pernyataan
1. Penyalahgunaan teknologi
2. Rendahnya kesadaran HAM
3. Ketidaktegasan aparat penegak hukum
4. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi
5. Sikap egois atau terlalu mementing diri sendiri
6. Penyalahgunaan kekuasaan
7. Sikap tidak toleran
Faktor yang mendorong untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM itu sendiri ditunjukkan oleh nomor…
a. 1,2,3 b. 4,5,6 c. 2,5,7 d. 2,5,6 e. 5,6,7
18. Salah satu langkah upaya pemerintah dalam menanggulangi pelanggaran HAM adalah dengan membentuk KomNas HAM berdasarkan Kepres Nomor 50 Tahun 1993 pada tanggal....
a. 7 Juni 1993 c. 7 Juni 1991 e. 3 Juni 1997
b. 7 Juni 1992 d. 1 Juni 1993
19. Berikut ini yang bukan wewenang Komnas HAM yaitu….
a. melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah
b. menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi
c. menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindak lanjuti.
d. Melakukan penyelidikan terhadap pihak yang bermasalah
e. memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan.
20. Salah satu langkah strategis Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM adalah….
a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
b. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap penegakan
c. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat
d. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
e. Pembentukan Instrumen HAM
21. Hak dan kewajiban warga negara yang terdapat dalam pasal 27 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu….
a. Hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak d. Hak mendapat perlakuan sama dalam hukum
b. Hak memilih agama dan kepercayaan e. Hak ikut serta dalam usaha bela Negara
c. Hak pendidikan
22. Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Hal ini tertuang dalam .....
a. Undang-undang No.24 Tahun 2003 d. Undang-undang No.7 Tahun 1989
b. Undang-undang No.2 Tahun 1986 e. Undang-undang No.31 Tahun 1997
c. Undang-undang No.5 Tahun 2004
23. Peradilan agama adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang bergama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang Nomor...
a. Undang-undang No.24 Tahun 2003 d. Undang-undang No.7 Tahun 1989
b. Undang-undang No.2 Tahun 1986 e. Undang-undang No.31 Tahun 1997
c. Undang-undang No.5 Tahun 2004
24. Pengadilan tinggi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan peradilan umum merupakan pengadilan pada tingkat....
a. Pertama b. Banding c. Kasasi d. Utama e. Final
25. pengadilan negeri sebagai lembaga pelaksana kekuasaan peradilan umum yang berkedudukan di ibukota Provinsi yaitu....
a. Peradilan Negari c. Peradilan Tinggi e. Mahkamah Agung
b. Peradilan Agama d. Peradilan Militer
26. lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara yaitu....
a. Peradilan Umum c. PTUN e. MK
b. Peradilan Agama d. Peradilan Militer
27. Tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas mudah dipahami dan tidak disangsikan lagi kebenarannya disebut .....
a. Keterbukaan c. Keadilan e. Keseimbangan
b. Ketersediaan d. Keluwesan
28. Proses peradilan pada tingkat kasasi dilakukan oleh lembaga peradilan umum yaitu....
a. Peradilan Negari c. Peradilan Tinggi e. Mahkamah Agung
b. Peradilan Agama d. Peradilan Militer
29. berikut ini yang merupakan wewenang mahkamah konstitusi adalah....
a. Peninjauan kembali
b. Sengketa wewenang mengadili
c. Memutus dalam tingkat pertama dan terakhir
d. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu
e. Melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, berdasarkan ketentuan undang-Undang
30. Berikut ini, yang tidak termasuk dampak dari keterbukaan yaitu.....
a. Terjadinya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan rakyat yang pada gilirannya akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan nasional.
b. bersedia menerima pengetahuan atau informasi dan sikap untuk bersedia memberitahukan kepada pihak lain
c. Akan melahirkan kontrol sosial yang dilakukan oleh masyrakat sehingga penyimpangan, baik pada tataran program atau pelakasaan program pembangunan akan diminimalkan.
d. Masyarakat akan tahu apa yang sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah.
e. Mendorong partisifasi aktif masyarakat terhadap segala kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah, baik material maupun tenaga.
31. Istilah peradilan yang bebas adalah peradilan yang....
a. Bebas menentukan hukum menurut kehendaknya sendiri d. Bebas memutuskan perkara yang diajukan kepadanya
b. Bebas (terlepas) dari pengaruh kekuasaan lain e. Bebas menentukan hukum terhadap pelanggar hukum
c. Sesuai kebiasaan masyarakat
32. Keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasa perseorangan disebut keadilan....
a. Keadilan distibutif c. Keadilan komutatif e. Keadilan kodrat alam
b. Keadilan konvensional d. Keadilan legalitas
33. Suatu perbuatan yang di katakan adil apabila telah di dasarkan perjanjian yang berlaku. Hal ini dikemukakan oleh....
a. Thomas Hobbes c. Plato e. Notonegoro
b. Aristoteles d. Jhon Locke
34. Berikut ini,yang bukan merupakan ciri-ciri keterbukaan adalah….
a. Terbuka dalam proses maupun pelaksanaan kebijakan publik
b. Mau dan mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi
c. Toleransi dan tenggang rasa terhadap orang lain
d. Bersikap hati-hati dan selektif dalam menerima informasi dari pihak tertentu
e. Mau bekerjasama dan menghargai orang lain
35. Notonegoro mengatakan bahwa suatu keadaan dikatakn adil apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keadilan tersebut dikenal dengan istilah keadilan….
a. Distributif c. komutatif e. Social
b. Moral d. Legalitas
36. Salah satu macam keadilan menurut Aristoteles adalah keadilan distributif. Yang dimaksud keadilan distributif adalah….
a. Perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan/dibuatnya
b. Memberikan sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita
c. Perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang dilakukan
d. Apabila seseorang telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan
e. Apabila seseorang telah berusaha memperbaiki nama baik orang lain
37. Menggunakan sabuk pengaman bagi pengendara mobil disebut adil.hal ini sesuai dengan konsep keadilan….
a. Konvensional c. komutatif e. Prosedural
b. Moral d. Distributif
38. Menjawab salam dari orang yang mengucapkan salam merupakan contoh keadilan ….
a. Distributif c. Konvensional e. Kodrat
b. Komutatif d. Moral
39. Jaminan keadilan dalam pancasila terdapat pada sila….
a. 1 dan 5 c. 1 dan 4 e. 2 dan 5
b. 1 dan 3 d. 2 dan 4
40. Berikut ini yang bukan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum yaitu….
a. Hukumnya c. Tingkatan kasus e. Masyarakat
b. Penegak hukum d. Sarana atau fasilitas
41. Lembaga penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan adalah....
a. Kepolisian b. Kejaksaan c. Kehakiman d. Advokat e. Pengacara
42. Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk oleh undang-undang untuk mengadili....
a. Polisi b. Jaksa c. Hakim d. Advokat e. Pengacara
43. Salah satu wewenang kepolisisan yang diatur dalam Pasal 16 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu…
a. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
b. Melakukan penuntutan
c. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
44. Salah satu prinsip negara Hukum yang tertuang dalam pasal 24 UUD 1945 adalah...
a. Hukum harus tertulis d. Hukum harus ditegakkan
b. Peradilan bebas dan tidak memihak e. HAM harus dijamin
c. Supremasi hukum
45. Keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ....
a. 14 Tahun 2003 c. 16 Tahun 2003 e. 18 Tahun 2003
b. 15 Tahun 2003 d. 17 Tahun 2003
46. tugas dan wewenang Kejaksaan Dibidang pidana :
a. Melakukan penuntutan;
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
d. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
47. Orang yang diberi kuasa untuk memberi bantuan di bidang hukum baik perdata atau pidana kepada yang memerlukannya, baik berupa nasehat (konsultasi) maupun bantuan hukum aktif baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan jalan mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentigan hukum para pengguna jasanya dikenal dengan istilah…
a. Hakim c. Kepolisian e. Advokat
b. Jaksa d. Panitera peradilan
48. Berikut ini, yang bukan persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia sesuai Pasal 3 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu…
a. Warga negara Republik Indonesia
b. Berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun
c. Bertempat tinggal di Indonesia
d. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum
e. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat
49. Norma yang memiliki sanksi yang tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali adalah norma…
a. Agama c. Kesopanan e. Hukum
b. Adat istiadat d. Kesusilaan
50. Pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan disebut norma…
a. Agama c. Kesopanan e. Hukum
b. Adat istiadat d. Kesusilaan
a. pasal 1 UU No 26 tahun 2000 d. pasal 1 UU No 5 tahun 1998
b. pasal 1 UU No 9 tahun 1998 e. pasal 1 UU No 6 tahun 1998
c. pasal 1 UU No 39 tahun 1999
2. Hak asasi manusia perlu ditegakkan sebab merupakan.....
a. Penghargaan terhadap kodrat manusia d. Penghargaan terhadap patriot bangsa
b. Penghargaan terhadap jasa para pemimpin e. Penghormatan terhadap generasi muda
c. Penghargaan adanya takdir tuhan
3. Kewajiban yang berkaitan dengan hak orang lain disebut kewajiban....
a. Mutlak c. Tidak mutlak e. Dasar
b. Sempurna d. Tidak sempurna
4. Makna yang terkandung dalam Pasal 28 A UUD 1945 diantaranya … .
a. Hanya ada lima agama yang diakui oleh negara
b. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
c. Adanya jaminan hukum kebebasan dalam beragama oleh negara
d. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya
e. Negara yang rakyatnya beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
5. Makna yang terkandung dalam Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 diantaranya … .
a. Hanya ada lima agama yang diakui oleh negara
b. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
c. Adanya jaminan hukum kebebasan dalam beragama oleh negara
d. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya
e. Negara yang rakyatnya beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
6. Hak memiliki sesuatu, menjual sesuatu, memperoleh pekerjaan serta hak untuk mengadakan perjanjian atau kontrak disebut....
a. Political right c. Personal right e. Prosedural right
b. Property right d. Social and cultural right
7. Hak asasi untuk bermasyarakat dan perlakuan tatacara peradilan dan perlindungan hukum disebut juga.....
a. Hak milik c. Hak pribadi e. Hak prosedural
b. Hak hidup d. Hak persamaan hukum
8. Penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan dan penghamilan paksa termasuk pelanggaran HAM, dalam kategori kejahatan...
a. Perang b. Genosida e. Agresi
b. Pribadi d. Kemanusiaan
9. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!
1. Membuat undang-undang HAM
2. Menghargai kebebasan memeluk agama
3. Saling memberi kesempatan beribadah kepada orang lain
4. Melaporkan jika mengetahui adanya pelanggaran HAM
5. Menghargai pendapat orang lain dalam sebuah rapat atau musyawarah
Diantara pernyataan-pernyataan di atas, yang bukan peran serta warga negara dalam upaya penegakan HAM ditunjukkan pada nomor…
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5
10. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau pun perbedaan lainnya. Ciri tersebut menunjukkan bahwa hak asasi manusia bersifat…
a. Lokal c. Hakikat e. Universal
b. Tidak dapat dibagi d. Tidak dapat dicabut
11. Berikut ini yang merupakan contoh tindak kejahatan genosida, kecuali ... .
a. Membunuh anggota kelompok
b. Perbudakan
c. Membuat penderitaan fisik/mental yang berat terhadap anggota kelompok
d. Memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok
e. Memusnahkan satu suku
12. Pelanggaran HAM berat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Kejahatan genosida dan Kejahatan terhadap kemanusian. Hal itu diatur dalam Undang-undang RI Nomor….
a. 22 tahun 2000 c. 24 tahun 2000 e. 25 tahun 2000
b. 23 tahun 2000 d. 26 tahun 2000
13. Sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh suatu pemerintahan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak istimewa dari suatu ras atau bangsa disebut….
a. Penyiksaan c. Apartheid e. Genosida
b. Diskriminasi d. Naturalisasi
14. Proses penegakkan hukum masih belum optimal dilakukan, misalnya masih terjadinya kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi, dan sebagainya. Hal itu merupakan bukti adanya pengingkaran hak dan kewajiban yang tertuang dalam UUD 1945 pasal….
a. 26 ayat 1 c. 27 ayat 1 e. 26 ayat 2
b. 27 ayat 2 d. 28
15. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan, hal ini merupakan pengingkaran terhadap hak asasi yang tertuang dalam UUD 1945 pasal….
a. 27 ayat 1 c. 27 ayat e. 27 ayat 3
b. 29 ayat 1 d. 29 ayat 2
16. Faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM disebut faktor….
a. Materiil c. Instrinsik e. Eksternal
b. Ekstrinsik d. Internal
17. perhatikan tabel berikut ini
No. Pernyataan
1. Penyalahgunaan teknologi
2. Rendahnya kesadaran HAM
3. Ketidaktegasan aparat penegak hukum
4. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi
5. Sikap egois atau terlalu mementing diri sendiri
6. Penyalahgunaan kekuasaan
7. Sikap tidak toleran
Faktor yang mendorong untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM itu sendiri ditunjukkan oleh nomor…
a. 1,2,3 b. 4,5,6 c. 2,5,7 d. 2,5,6 e. 5,6,7
18. Salah satu langkah upaya pemerintah dalam menanggulangi pelanggaran HAM adalah dengan membentuk KomNas HAM berdasarkan Kepres Nomor 50 Tahun 1993 pada tanggal....
a. 7 Juni 1993 c. 7 Juni 1991 e. 3 Juni 1997
b. 7 Juni 1992 d. 1 Juni 1993
19. Berikut ini yang bukan wewenang Komnas HAM yaitu….
a. melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah
b. menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi
c. menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindak lanjuti.
d. Melakukan penyelidikan terhadap pihak yang bermasalah
e. memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan.
20. Salah satu langkah strategis Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM adalah….
a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
b. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap penegakan
c. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat
d. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
e. Pembentukan Instrumen HAM
21. Hak dan kewajiban warga negara yang terdapat dalam pasal 27 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu….
a. Hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak d. Hak mendapat perlakuan sama dalam hukum
b. Hak memilih agama dan kepercayaan e. Hak ikut serta dalam usaha bela Negara
c. Hak pendidikan
22. Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Hal ini tertuang dalam .....
a. Undang-undang No.24 Tahun 2003 d. Undang-undang No.7 Tahun 1989
b. Undang-undang No.2 Tahun 1986 e. Undang-undang No.31 Tahun 1997
c. Undang-undang No.5 Tahun 2004
23. Peradilan agama adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang bergama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang Nomor...
a. Undang-undang No.24 Tahun 2003 d. Undang-undang No.7 Tahun 1989
b. Undang-undang No.2 Tahun 1986 e. Undang-undang No.31 Tahun 1997
c. Undang-undang No.5 Tahun 2004
24. Pengadilan tinggi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan peradilan umum merupakan pengadilan pada tingkat....
a. Pertama b. Banding c. Kasasi d. Utama e. Final
25. pengadilan negeri sebagai lembaga pelaksana kekuasaan peradilan umum yang berkedudukan di ibukota Provinsi yaitu....
a. Peradilan Negari c. Peradilan Tinggi e. Mahkamah Agung
b. Peradilan Agama d. Peradilan Militer
26. lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara yaitu....
a. Peradilan Umum c. PTUN e. MK
b. Peradilan Agama d. Peradilan Militer
27. Tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas mudah dipahami dan tidak disangsikan lagi kebenarannya disebut .....
a. Keterbukaan c. Keadilan e. Keseimbangan
b. Ketersediaan d. Keluwesan
28. Proses peradilan pada tingkat kasasi dilakukan oleh lembaga peradilan umum yaitu....
a. Peradilan Negari c. Peradilan Tinggi e. Mahkamah Agung
b. Peradilan Agama d. Peradilan Militer
29. berikut ini yang merupakan wewenang mahkamah konstitusi adalah....
a. Peninjauan kembali
b. Sengketa wewenang mengadili
c. Memutus dalam tingkat pertama dan terakhir
d. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu
e. Melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, berdasarkan ketentuan undang-Undang
30. Berikut ini, yang tidak termasuk dampak dari keterbukaan yaitu.....
a. Terjadinya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan rakyat yang pada gilirannya akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan nasional.
b. bersedia menerima pengetahuan atau informasi dan sikap untuk bersedia memberitahukan kepada pihak lain
c. Akan melahirkan kontrol sosial yang dilakukan oleh masyrakat sehingga penyimpangan, baik pada tataran program atau pelakasaan program pembangunan akan diminimalkan.
d. Masyarakat akan tahu apa yang sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah.
e. Mendorong partisifasi aktif masyarakat terhadap segala kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah, baik material maupun tenaga.
31. Istilah peradilan yang bebas adalah peradilan yang....
a. Bebas menentukan hukum menurut kehendaknya sendiri d. Bebas memutuskan perkara yang diajukan kepadanya
b. Bebas (terlepas) dari pengaruh kekuasaan lain e. Bebas menentukan hukum terhadap pelanggar hukum
c. Sesuai kebiasaan masyarakat
32. Keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasa perseorangan disebut keadilan....
a. Keadilan distibutif c. Keadilan komutatif e. Keadilan kodrat alam
b. Keadilan konvensional d. Keadilan legalitas
33. Suatu perbuatan yang di katakan adil apabila telah di dasarkan perjanjian yang berlaku. Hal ini dikemukakan oleh....
a. Thomas Hobbes c. Plato e. Notonegoro
b. Aristoteles d. Jhon Locke
34. Berikut ini,yang bukan merupakan ciri-ciri keterbukaan adalah….
a. Terbuka dalam proses maupun pelaksanaan kebijakan publik
b. Mau dan mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi
c. Toleransi dan tenggang rasa terhadap orang lain
d. Bersikap hati-hati dan selektif dalam menerima informasi dari pihak tertentu
e. Mau bekerjasama dan menghargai orang lain
35. Notonegoro mengatakan bahwa suatu keadaan dikatakn adil apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keadilan tersebut dikenal dengan istilah keadilan….
a. Distributif c. komutatif e. Social
b. Moral d. Legalitas
36. Salah satu macam keadilan menurut Aristoteles adalah keadilan distributif. Yang dimaksud keadilan distributif adalah….
a. Perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan/dibuatnya
b. Memberikan sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita
c. Perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang dilakukan
d. Apabila seseorang telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan
e. Apabila seseorang telah berusaha memperbaiki nama baik orang lain
37. Menggunakan sabuk pengaman bagi pengendara mobil disebut adil.hal ini sesuai dengan konsep keadilan….
a. Konvensional c. komutatif e. Prosedural
b. Moral d. Distributif
38. Menjawab salam dari orang yang mengucapkan salam merupakan contoh keadilan ….
a. Distributif c. Konvensional e. Kodrat
b. Komutatif d. Moral
39. Jaminan keadilan dalam pancasila terdapat pada sila….
a. 1 dan 5 c. 1 dan 4 e. 2 dan 5
b. 1 dan 3 d. 2 dan 4
40. Berikut ini yang bukan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum yaitu….
a. Hukumnya c. Tingkatan kasus e. Masyarakat
b. Penegak hukum d. Sarana atau fasilitas
41. Lembaga penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan adalah....
a. Kepolisian b. Kejaksaan c. Kehakiman d. Advokat e. Pengacara
42. Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk oleh undang-undang untuk mengadili....
a. Polisi b. Jaksa c. Hakim d. Advokat e. Pengacara
43. Salah satu wewenang kepolisisan yang diatur dalam Pasal 16 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu…
a. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
b. Melakukan penuntutan
c. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
44. Salah satu prinsip negara Hukum yang tertuang dalam pasal 24 UUD 1945 adalah...
a. Hukum harus tertulis d. Hukum harus ditegakkan
b. Peradilan bebas dan tidak memihak e. HAM harus dijamin
c. Supremasi hukum
45. Keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ....
a. 14 Tahun 2003 c. 16 Tahun 2003 e. 18 Tahun 2003
b. 15 Tahun 2003 d. 17 Tahun 2003
46. tugas dan wewenang Kejaksaan Dibidang pidana :
a. Melakukan penuntutan;
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
d. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
47. Orang yang diberi kuasa untuk memberi bantuan di bidang hukum baik perdata atau pidana kepada yang memerlukannya, baik berupa nasehat (konsultasi) maupun bantuan hukum aktif baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan jalan mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentigan hukum para pengguna jasanya dikenal dengan istilah…
a. Hakim c. Kepolisian e. Advokat
b. Jaksa d. Panitera peradilan
48. Berikut ini, yang bukan persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia sesuai Pasal 3 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu…
a. Warga negara Republik Indonesia
b. Berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun
c. Bertempat tinggal di Indonesia
d. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum
e. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat
49. Norma yang memiliki sanksi yang tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali adalah norma…
a. Agama c. Kesopanan e. Hukum
b. Adat istiadat d. Kesusilaan
50. Pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan disebut norma…
a. Agama c. Kesopanan e. Hukum
b. Adat istiadat d. Kesusilaan
Post a Comment for "Soal Semester Ganjil PKN Kelas XII (K-13)"